Sungai Batanghari, sebagai salah satu sungai terpanjang di Sumatera, memainkan peran vital dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di beberapa provinsi, terutama Jambi. Namun, tingginya curah hujan musiman dan sedimentasi yang masif di alur sungai telah meningkatkan Ancaman Banjir Tahunan Sungai Batanghari secara signifikan. Ancaman Banjir Tahunan Sungai Batanghari ini tidak hanya merendam permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi regional setiap tahunnya, umumnya terjadi antara bulan November hingga Januari. Untuk mengatasi siklus bencana yang merugikan ini, pemerintah dan otoritas terkait telah menginisiasi Solusi Normalisasi dan Tanggul Pengendali yang terpadu dan berkelanjutan.
Penyebab utama dari meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di sepanjang aliran Sungai Batanghari adalah degradasi lingkungan di kawasan hulu dan tengah sungai. Data penelitian dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) pada 20 Oktober 2025, menunjukkan adanya peningkatan sedimentasi hingga $50\%$ dalam dua dekade terakhir akibat deforestasi dan penambangan ilegal di hulu. Sedimentasi ini mendangkalkan sungai, secara drastis mengurangi kapasitas daya tampung air, sehingga air meluap lebih cepat saat terjadi hujan lebat. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan Solusi Normalisasi dan Tanggul Pengendali yang terstruktur.
Solusi Normalisasi dan Tanggul Pengendali yang diimplementasikan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) mencakup dua kegiatan utama. Pertama, normalisasi alur sungai melalui pengerukan sedimen dan penataan kembali lebar sungai di titik-titik kritis. Proyek pengerukan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun anggaran, tepatnya 31 Desember 2026, di sepanjang 50 kilometer alur sungai yang paling dangkal. Kedua, pembangunan dan penguatan tanggul pengendali banjir di sepanjang permukiman padat penduduk, terutama di wilayah hilir yang paling rentan. Tanggul ini dirancang untuk menahan luapan air hingga ketinggian tertentu, memberikan perlindungan bagi rumah tangga dan fasilitas umum.
Selain intervensi struktural, aspek non-struktural juga ditekankan. Pemerintah Daerah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, telah memasang Sistem Peringatan Dini di beberapa pos pantau kritis sejak 1 September 2025. Sistem ini memungkinkan petugas untuk memantau ketinggian air secara real-time dan memberikan peringatan kepada masyarakat setempat dalam waktu yang memadai. Kapolres setempat, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ahmad Zaini, dalam rapat koordinasi mitigasi bencana pada hari Selasa, 25 November 2025, menekankan bahwa efektivitas tanggul pengendali akan maksimal jika didukung oleh kedisiplinan warga dalam menjaga kebersihan sungai, menghindari pembuangan sampah yang dapat mempercepat sedimentasi dan mengurangi usia fungsional dari program Normalisasi dan Tanggul Pengendali ini.