Karhutla Meluas di Jambi 2025: BNPB Catat 629 Kasus Sepanjang Tahun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data mengejutkan mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jambi sepanjang tahun 2025. Tercatat, sebanyak 629 kasus Karhutla terjadi, menandai peningkatan signifikan yang memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah.


Meluasnya Karhutla di Jambi berdampak buruk pada kualitas udara, menyebabkan kabut asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan. BNPB segera mengaktifkan status siaga darurat di beberapa kabupaten yang paling terdampak oleh bencana asap ini.


Penyebab utama Karhutla diidentifikasi berasal dari praktik pembukaan lahan ilegal untuk perkebunan, khususnya kelapa sawit dan akasia. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan terus digencarkan oleh kepolisian dan tim BNPB di lapangan.


Untuk mengatasi Karhutla, BNPB mengerahkan ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan. Operasi pemadaman dilakukan melalui darat dan udara, termasuk pengerahan helikopter water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.


Menurut data BNPB, total luasan lahan yang terbakar mencapai puluhan ribu hektar, mayoritas adalah lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan. Karhutla di lahan gambut memerlukan teknik pemadaman spesifik karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.


Kondisi cuaca ekstrem akibat El Niño pada 2025 memperparah situasi, membuat lahan gambut menjadi sangat kering dan rentan terbakar. BNPB mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan sekecil apapun selama musim kemarau panjang.


Tindakan pencegahan jangka panjang yang didorong oleh BNPB meliputi pembangunan sekat kanal dan embung di area lahan gambut. Infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah, mencegah kebakaran meluas, dan mempermudah akses air saat pemadaman.


Angka 629 kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. BNPB menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral, mulai dari pemerintah, korporasi, hingga masyarakat, untuk mencapai target zero-burning dan mencegah terulangnya bencana asap di masa depan.