Persoalan agraria di Indonesia sering kali menjadi benang kusut yang sulit diurai, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Provinsi Jambi. Salah satu isu paling krusial yang terus menjadi pemicu konflik horizontal maupun vertikal adalah ketidakjelasan batas wilayah. Melalui upaya pemetaan lahan yang lebih modern dan transparan, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan kini mencoba mencari titik terang. Namun, perjalanan menuju kepastian hukum atas tanah ini masih terhambat oleh realitas lapangan yang menunjukkan betapa carut-marutnya administrasi pertanahan di masa lalu.
Laporan mendalam dari tim Fakta Jambi mengungkapkan bahwa salah satu akar masalah utama di wilayah ini adalah fenomena tumpang tindih hutan. Kondisi ini terjadi ketika satu bidang tanah yang sama diklaim oleh beberapa pihak sekaligus, misalnya antara konsesi perusahaan perkebunan, kawasan hutan lindung, dan lahan garapan masyarakat adat atau petani lokal. Ketidaksinkronan data antara instansi satu dengan yang lainnya menciptakan ruang abu-abu yang sangat luas. Akibatnya, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk mempertahankan lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
Proses verifikasi data yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak izin konsesi yang diterbitkan di atas peta yang sudah tidak akurat. Dengan menggunakan teknologi satelit dan drone untuk membedah kondisi riil, ditemukan bahwa batas-batas kawasan sering kali hanya ada di atas kertas tanpa mempertimbangkan kondisi geografis sebenarnya. Tim investigasi Fakta Jambi mencatat bahwa tanpa adanya sinkronisasi dalam kebijakan Satu Peta (One Map Policy), penyelesaian konflik lahan akan terus menemui jalan buntu. Verifikasi data ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak hidup ribuan warga yang bergantung pada hasil hutan dan perkebunan.
Dampak dari tumpang tindih ini tidak hanya berhenti pada masalah hukum, tetapi juga merambat pada kerusakan ekosistem. Ketika status hukum sebuah lahan tidak jelas, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan hutan menjadi sangat lemah. Penjarahan hutan atau kebakaran lahan sering kali terjadi di area-area yang sedang dalam sengketa, karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab penuh atas kelestariannya. Melalui analisis data yang presisi, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mencabut izin yang melanggar prosedur dan mengembalikan hak pengelolaan kepada pihak yang benar-benar berhak, terutama komunitas lokal yang telah menjaga hutan selama berabad-abad.