Kabar mengejutkan datang dari industri tekstil nasional. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang dulunya merupakan raksasa tekstil Asia Tenggara, kini resmi dinyatakan pailit. Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 yang menguatkan status Sritex Pailit menandai akhir dari hampir enam dekade perjalanan perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia.
Keputusan Sritex Pailit ini merupakan buntut dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Utang yang menggunung, dilaporkan mencapai triliunan rupiah, menjadi beban yang tak sanggup lagi dipikul. Berbagai upaya restrukturisasi utang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) gagal menyelamatkan perusahaan.
Pada 1 Maret 2025, Sritex Pailit dengan resmi menghentikan seluruh operasionalnya, diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menimpa lebih dari 10.000 karyawan. Ini menjadi pukulan telak bagi ribuan keluarga yang selama ini bergantung pada perusahaan tekstil tersebut. Dampak sosial dan ekonomi terasa sangat besar.
Berbagai faktor disebut-sebut sebagai penyebab utama Sritex Pailit. Mulai dari manajemen keuangan yang kurang efisien, akumulasi utang yang tidak terkendali, hingga tekanan dari pasar global dan banjirnya produk impor ilegal. Pandemi COVID-19 juga turut memperparah kondisi keuangan perusahaan.
Kisah Sritex bangkrut ini menjadi pelajaran berharga bagi industri dan dunia usaha di Indonesia. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang cermat, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi kunci keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Tanpa itu, bahkan raksasa pun bisa tumbang.
Saat ini, kurator yang ditunjuk pengadilan sedang mengelola aset-aset Sritex untuk proses kepailitan. Upaya pelelangan atau leasing aset-aset perusahaan sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan nilai aset dan memenuhi hak-hak kreditur. Proses hukum ini masih terus berjalan setelah Sritex Pailit.
Bagi ribuan karyawan yang terkena PHK, masa depan menjadi tidak pasti. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya berupaya membantu para mantan karyawan untuk mendapatkan hak-hak pesangon mereka dan memfasilitasi pencarian pekerjaan baru. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama.